Praktik Kedokteran Gigi saat ini menuntut Dokter Gigi untuk tidak hanya kompeten secara klinis, namun juga patuh terhadap regulasi administratif dan etika profesi. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes No. 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Satuan Kredit Profesi (SKP), setiap Dokter Gigi wajib untuk memenuhi SKP minimal 100 SKP per 5 tahun sebagai syarat perpanjangan Surat Ijin Praktik (SIP), melakukan perizinan praktik melalui sistem Mal Pelayanan Publik (MPP Online) sesuai kebijakan satu pintu Kemenkes, serta menaati Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia atau KODEKGI, disiplin profesi, dan hukum kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat Dokter Gigi yang belum melakukan pemenuhan SKP menjelang 1 tahun masa SIP akan berakhir atau terdapat Dokter Gigi yang masih bingung mengenai alur untuk melakukan pembuatan atau perpanjangan SIP di era digital seperti sekarang ini. Dokter Gigi sebagai pemberi layanan langsung ke masyarakat berada di garda terdepan yang rawan dengan tuntutan hukum. Pergeseran regulasi yang cepat dan sistem SKP berbasis portofolio di Plataran Sehat membuat banyak sejawat masih kesulitan untuk beradaptasi, terlebih sejawat lanjut usia dengan usia >60 tahun yang sangat terdampak dengan adanya digitalisasi STR, SIP, dan SKP. Jika hal tersebut tidak segera difasilitasi, maka dikhawatirkan banyak Dokter Gigi akan praktik tanpa SIP aktif karena terkendala administrasi MPP Online, pemenuhan SKP tidak tercapai sehingga STR/ SIP mati dan melakukan praktik illegal, serta angka pelanggaran etik akan meningkat karena kurangnya pemahaman mengenai batasan kewenangan. PDGI Cab. Banyumas sebagai organisasi profesi memiliki kewajiban pembinaan sesuai AD/ART PDGI tentang perlindungan dan pemberdayaan anggota, sehingga dengan adanya Webinar ini diharapkan seluruh anggota aktif PDGI Cabang Banyumas dapat mengetahui dan memahami tentang pemenuhan SKP dokter gigi, perizinan praktik Dokter Gigi melalui MPP Online, serta pencegahan pelanggaran etik, disiplin dan hukum.
